KOMBAN,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto Beri Arahan Tegas kepada seluruh Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
Dalam arahannya, Kepala Negara mengawali dengan seruan solidaritas nasional menyusul musibah bencana alam yang menimpa sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden menegaskan bahwa tantangan dan hambatan yang ada tidak boleh menyurutkan semangat pembangunan nasional.
"Di tengah cobaan, rintangan, dan hambatan, kita harus bekerja lebih keras dan memperkuat usaha untuk meneruskan proses transformasi bangsa," ujar Presiden Prabowo.
Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
Presiden menekankan bahwa transformasi Indonesia wajib dilakukan secara merata di seluruh pelosok negeri. Ia menggarisbawahi bahwa penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan adalah syarat mutlak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara modern.
"Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat yang hidup dalam kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan," tegasnya.
Presiden mengingatkan bahwa posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pemerataan hasil pembangunan. Ia mengajak seluruh pimpinan pusat dan daerah untuk mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Terkait pembenahan internal, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia memperingatkan bahwa segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan hanya akan menambah beban hidup rakyat.
"Korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok—termasuk membiarkan kekayaan negara dicuri—pada akhirnya akan memperberat kehidupan rakyat kita semua," ucap Presiden.
Menutup arahannya, Presiden memberikan peringatan keras kepada para pejabat publik untuk menjaga amanah. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah bentuk pengabdian, dan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar.
"Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kami persilakan untuk berhenti dari jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat," pungkasnya.
(Putra/Red)
0 Komentar