KOMBAN,Bener Meriah — Dugaan keterlambatan dan tidak tersalurkannya beras bantuan bagi korban banjir mencuat di Kabupaten Bener Meriah.
Sejumlah sumber lapangan menyebutkan bahwa beras bantuan dilaporkan masih menumpuk di lingkungan Kantor Bupati, sementara sebagian warga terdampak banjir mengaku belum menerima bantuan pangan secara memadai.
Berdasarkan keterangan warga dan relawan di lapangan, kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah situasi darurat, ketika kebutuhan pangan menjadi hal paling mendesak bagi korban banjir di sejumlah kecamatan. Beberapa laporan masyarakat juga menyebut adanya dugaan bahwa sebagian beras bantuan belum disalurkan dan perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait jalur distribusinya.
Seorang warga terdampak banjir yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa hingga beberapa hari terakhir, bantuan beras belum diterima secara merata. Ia mengaku masih bertahan dengan kondisi seadanya dan hanya mengandalkan bantuan dari warga sekitar.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, meminta pemerintah daerah dan aparat terkait segera melakukan klarifikasi terbuka serta audit terhadap distribusi bantuan logistik banjir.
Arizal Mahdi menegaskan bahwa apabila benar terdapat bantuan beras yang belum tersalurkan kepada korban, maka kondisi tersebut harus segera diluruskan. Ia menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif atau dugaan penyimpangan apa pun.
Menurutnya, relawan di lapangan masih menemukan korban banjir yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan. Setiap keterlambatan distribusi bantuan, kata dia, berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.
Arizal Mahdi menekankan bahwa pihaknya tidak menuduh siapa pun. Namun, demi kepentingan publik dan korban bencana, transparansi merupakan keharusan. Jika terdapat kendala dalam distribusi, hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, ia meminta agar diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga mendorong inspektorat daerah serta lembaga pengawas negara untuk melakukan pemeriksaan administratif dan logistik guna memastikan seluruh bantuan banjir dikelola dan disalurkan sesuai peruntukannya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk memperoleh keterangan resmi terkait laporan penumpukan beras bantuan dan mekanisme distribusi yang telah dilakukan. Klarifikasi dari pihak terkait akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari hak jawab.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya pengelolaan bantuan bencana yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada keselamatan serta kebutuhan korban, agar kepercayaan publik terhadap bencana tetap terjaga serta kondusif.
(Syam/Red)
0 Komentar