AKARTA, http,_Pesan keras datang dari Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC), *H. Dian Surahman.
Di tengah sorotan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, ia menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar: *Hukum harus tegak untuk semua, tanpa pandang bulu.*
Tidak boleh ada lagi cerita lama, hukum yang gagah berani saat berhadapan dengan rakyat kecil, tapi tiba-tiba melemah, ragu, bahkan tunduk saat berhadapan dengan jabatan, kekuasaan, dan uang.
"Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan pengaruh. Hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan siapa pun. Siapa pun orangnya, apabila terbukti melanggar hukum, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegas H. Dian Surahman.
Bagi Dian, supremasi hukum bukan sekadar slogan manis yang tertulis di atas kertas. Bukan pula jargon yang hanya diucapkan saat upacara.
Supremasi hukum harus hidup. Harus terlihat dalam tindakan nyata: penegakan yang profesional, transparan, objektif, dan berani.
Keadilan Adalah Hak Semua Rakyat
Ia mengingatkan, keadilan bukan fasilitas VIP. Bukan hak istimewa bagi mereka yang punya uang dan kedudukan.
"Keadilan bukan milik segelintir orang. Keadilan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada warga negara yang merasa lebih tinggi di hadapan hukum, dan tidak boleh ada masyarakat kecil yang kehilangan haknya hanya karena tidak memiliki kekuasaan," ujarnya.
Kalimat itu menjadi tamparan keras bagi praktik tebang pilih yang selama ini dirasakan masyarakat.
Kepercayaan Publik Adalah Taruhannya
Menurut Ketum FRIC, wibawa penegak hukum tidak dibangun dari seragam dan gedung megah, tapi dari konsistensi.
Saat hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. Sebaliknya, saat hukum dipermainkan, kepercayaan itu akan runtuh.
Karena itu, kritik terhadap ketidakadilan tidak boleh dianggap sebagai serangan. Kritik adalah kontrol sosial yang sehat, untuk mendorong perbaikan dan memperkuat profesionalisme.
"Kami ingin hukum benar-benar menjadi panglima, bukan menjadi alat kepentingan. Jangan ada perlindungan terhadap pelanggaran, jangan ada diskriminasi dalam penegakan hukum, dan jangan ada pihak yang merasa kebal hukum. Negara harus hadir memberikan keadilan yang sama kepada seluruh masyarakat," tandasnya.
Penutup: Tidak Seorang Pun Di Atas Hukum
Menutup pernyataannya, H. Dian Surahman menegaskan FRIC berdiri di barisan depan untuk mendukung tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Pesan akhirnya sederhana, tapi menghujam:
Hukum harus tegak, keadilan harus nyata, dan tidak seorang pun boleh berada di atas hukum.
FRIC — Loyalitas Tanpa Batas.
(Putra/Red)
0 Komentar