Breaking News

DUGAAN TAMBANG ILEGAL CIBOBOS JADI SOROTAN, KRIMSUS POLDA BANTEN DIMINTA BERGERAK SESUAI AMANAT PRESIDEN

DUGAAN TAMBANG ILEGAL CIBOBOS JADI SOROTAN, KRIMSUS POLDA BANTEN DIMINTA BERGERAK SESUAI AMANAT PRESIDEN

LBH-ARB Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih, Semua Pihak Diberi Ruang Hak Jawab

LEBAK, KOMPAS BANTEN - Dugaan aktivitas pertambangan batu bara di kawasan Cibobos, Desa Karangmulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, kini menjadi sorotan publik dan mendesak perhatian aparat penegak hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Rakyat Banten (LBH-ARB) DPC Kabupaten Lebak secara resmi meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten untuk segera melakukan pemeriksaan dan penindakan tegas sesuai arahan Presiden terkait pemberantasan tambang ilegal tanpa pandang bulu.

Muh Syam A.S., perwakilan LBH-ARB DPC Lebak, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan aktivitas pertambangan yang disebut telah berlangsung cukup lama di kawasan yang diduga merupakan lahan Perhutani.

 "Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang membackingi atau melindungi aktivitas pertambangan tersebut. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kegiatan yang diduga tidak memiliki izin itu disebut sudah berlangsung cukup lama di lahan Perhutani. Pertanyaannya, ke mana fungsi pengawasan instansi terkait yang memiliki kewenangan?" ujar Muh Syam kepada wartawan.

Ia menegaskan, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi secara terbuka. Apabila benar aktivitas berlangsung tanpa izin di kawasan hutan, persoalan itu tidak boleh dianggap biasa.

Berdasarkan data dan informasi hasil penelusuran tim LBH-ARB, penambang di lokasi tersebut diduga tidak seluruhnya merupakan masyarakat setempat. Terdapat informasi mengenai penambang yang berasal dari luar wilayah Cihara.

 "Memang ada masyarakat sekitar yang terlibat, tetapi jangan kemudian persoalan ekonomi dijadikan alasan untuk membenarkan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hukum. Jangan sampai masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling dirugikan ketika persoalan hukum muncul," tegasnya

Muh Syam berharap Perhutani dan instansi terkait membangun koordinasi untuk melakukan pemeriksaan dan penertiban apabila ditemukan pelanggaran.

 "Kalau memang peduli terhadap masyarakat, mari kita sama-sama memberikan pemahaman hukum. Jangan menunggu masyarakat berhadapan dengan persoalan pidana akibat aktivitas pertambangan yang tidak memiliki legalitas. Jika terbukti melanggar, hentikan dan tertibkan sebelum persoalannya semakin besar," katanya.

Ia menegaskan tidak pernah melarang masyarakat mencari penghasilan lewat tambang, asalkan memenuhi perizinan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.

"Saya tidak melarang masyarakat untuk menambang. Silakan menjalankan usaha pertambangan sepanjang mematuhi aturan, memiliki perizinan yang sah, dan tidak merusak kawasan hutan. Legalitas bukan sekadar formalitas, tetapi juga perlindungan bagi penambang, masyarakat, dan keluarganya," tambahnya.

Mengingat : 1. Target 70% hasil tambang untuk negara.Dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026, Presiden menginstruksikan Menteri ESDM dan jajaran kabinet agar minimal 70% manfaat dari seluruh IUP dinikmati negara sebagai wujud Pasal 33 UUD 1945.
2. Pemberantasan tambang ilegal dan oknum pembeking. Sejak Sidang Tahunan MPR/DPR Agustus 2026, Presiden menegaskan agar TNI, Polri, dan kementerian terkait mengusut tuntas tambang tanpa izin, termasuk menindak tegas oknum aparat maupun pihak yang melindungi praktik ilegal.
3. Opsi penguasaan saham. Pemerintah membuka ruang bagi investor swasta, namun setelah modal kembali, mayoritas keuntungan harus dirasakan masyarakat, dengan opsi pengambilalihan saham oleh negara bila diperlukan.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, pada 17-18 November 2026 Kapolri mengerahkan Bareskrim dan Baintelkam Polri untuk memetakan perusahaan pemegang IUP serta mengidentifikasi tambang ilegal prioritas penindakan. Polri memastikan tambang tanpa dasar hukum atau melanggar aturan lingkungan akan langsung ditertibkan, sementara perusahaan legal yang taat aturan tetap dikawal.

- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebagaimana diubah terakhir UU No. 2 Tahun 2025 - Pasal 158: Penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya.
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

 "Kami meminta hukum ditegakkan secara adil, tidak tebang pilih. Semua pihak, termasuk pemilik modal, harus diperiksa dan diberi ruang klarifikasi melalui hak jawab," ujar Muh Syam A.S., Sekjen LBH-ARB DPC Kabupaten Lebak.

Ia juga meminta Perhutani memberikan penjelasan mengenai status lahan, pengawasan kawasan, serta langkah yang telah dilakukan.

 "Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya dijaga justru dirusak dan menjadi lokasi aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan. Kami berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun melakukan pengecekan langsung. Apabila ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

HAK JAWAB:Hingga berita ini disusun, pihak Perhutani dan instansi terkait masih diupayakan untuk dimintai klarifikasi dan diberi ruang hak jawab guna menjaga keberimbangan pemberitaan, sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Tim/Red)

0 Komentar

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - KOMPAS BANTEN