Oleh: Dr. Mochammad Farisi, LL.M.
Setiap pergantian Kapolri selalu membawa harapan baru. Dan pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar pergantian orang, tapi pergantian cara pandang.
Slogan barunya sederhana tapi dalam: "Polisi Bersama Masyarakat - Melindungi, Mengayomi, dan Melayani."
Kalau dulu kita bicara "Presisi" yang terasa teknokratis, dingin, dan berorientasi pada sistem, kini kita diajak bicara tentang kedekatan. Tentang polisi yang hadir, bukan hanya yang bekerja di balik meja dan prosedur.
Inilah yang dalam ilmu administrasi publik disebut _New Public Service_ - teori Janet dan Robert Denhardt yang menegaskan: birokrasi bukan tuan, tapi pelayan. Warga bukan objek, bukan juga sekadar konsumen. Warga adalah pemilik negara yang harus dilayani dengan hati.
Pemilihan kata "Polisi" bukan "Polri" juga bukan kebetulan. Polri adalah lembaga. Polisi adalah manusia. Pesannya jelas: setiap Bhayangkara harus merasa dirinya adalah tetangga, sahabat, dan pelindung masyarakatnya sendiri.
Mengapa ini mendesak? Karena kita sering melihat birokrasi yang kalah cepat dari rasa empati.
Kita ingat kasus di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Seorang mahasiswi anak kos menjadi korban catcalling dan eksibisionisme berulang kali. Ketika melapor ke Polsek, ia ditolak karena "tidak ada video". Prosedur memang benar, tapi hati tidak hadir.
Ia lalu lari ke Damkar. Tanpa banyak tanya, tanpa minta bukti rumit, petugas langsung memboncengnya, mencari pelaku, dan menegurnya. Viral, barulah Polsek bergerak.
Di situlah letak pelajaran paling pahit: masyarakat tidak butuh hukum acara yang rumit saat mereka ketakutan. Mereka butuh hadirnya negara detik itu juga.
Visi Kapolri baru menjawab itu dengan tiga fondasi:
*1. Kelembagaan yang Dekat*
Mabes dirampingkan, Polsek dikuatkan. Polsek bukan lagi sekadar kantor administrasi, tapi "rumah aman pertama" warga. Anggaran dan wewenang harus turun ke bawah, agar polisi di lapangan punya ruang untuk bergerak cepat, bukan menunggu disposisi.
Di Jambi, contohnya sudah jalan. Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo bersama PJU menggerakkan program "Subling" - Subuh Keliling. Polisi sholat berjamaah bersama warga di masjid pemukiman, berdialog, mendengar keluhan langsung.
Pagi dan sore, polisi juga terlihat di jalan saat rush hour, membantu mengatur lalu lintas. Ini sederhana tapi bermakna: _apel di jalan lebih bermakna daripada apel di Polda_.
Yang perlu dipastikan, gerakan ini jangan berhenti di Polda. Kapolsek dan jajarannya yang paling harus hadir. Polisi berseragam lengkap sholat bersama warga adalah simbol paling kuat: negara ada di tengah rakyat, bukan berjarak.
*2. Integritas yang Adil*
Semua kebaikan di lapangan akan runtuh jika di dalam organisasi masih ada praktik titipan jabatan, jual-beli promosi, dan ketidakadilan.
Komitmen Kapolri untuk merit system murni adalah kunci. Polisi di lapangan hanya bisa tulus melayani jika mereka sendiri diperlakukan adil oleh sistemnya. Keteladanan pimpinan akan mengalir ke bawah, bukan hanya perintah.
*3. Pelayanan yang Bernyawa*
Kita harus mengakhiri budaya "no viral, no justice". Pelayanan tidak boleh menunggu viral dulu baru bergerak.
Digitalisasi aduan, sanksi tegas untuk pungli, dan transparansi itu penting. Tapi ruhnya tetap satu: _public spirit_. Kepekaan manusia saat menerima laporan warga.
Pada akhirnya, "Polisi Bersama Masyarakat" bukan sekadar slogan di spanduk. Ia adalah janji bahwa negara tidak lagi menonton dari jauh, tapi duduk bersama rakyat, mendengar, dan bertindak.
Kapolri baru sudah membuka pintu optimisme. Sekarang tugas kita bersama adalah mengawal agar janji itu konsisten, tidak hanya di atas kertas, tapi di setiap Polsek, setiap jalan, dan setiap masjid di pemukiman warga.
Sumber:Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan & Dosen Magister Ilmu Hukum - Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
(Redaksi)
0 Komentar