Penyelesaian yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice ini mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center (DPP FRIC).
Ketua Umum DPP FRIC, H. Dian Surahman, menilai langkah yang diambil Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang merupakan contoh penanganan konflik sosial yang ideal.
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polresta Tangerang, pemerintah daerah, dan seluruh tokoh masyarakat yang bergerak cepat. Ini adalah cerminan Polri yang hadir sebagai pelindung dan penengah," ujar Dian dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).
Dian secara khusus menyoroti kepemimpinan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol. Indra Waspada Amirullah, yang dinilai mengutamakan dialog inklusif dibandingkan tindakan represif.
Menurut dia, jaminan kebebasan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan pandangan tidak bisa dihindari dan harus dikelola dengan kedewasaan.
"Musyawarah bukanlah bentuk kompromi yang melemahkan. Justru ini adalah kesadaran kolektif bahwa kerukunan sosial jauh lebih berharga daripada memelihara perselisihan," kata Dian.
Ia menambahkan, keberhasilan aparat kepolisian dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Kamtibmas) tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga kemampuan mencegah konflik kecil agar tidak meluas menjadi ancaman sistematis.
Dengan adanya kesepakatan damai tersebut, aktivitas ibadah warga dapat kembali berjalan tanpa rasa cemas, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan saling menghormati.
"Peristiwa Rajeg harus menjadi pembelajaran penting. Negara harus hadir tidak hanya saat konflik pecah, tapi juga sebagai pencegah sejak dini. Kuncinya adalah menolak provokasi, terutama di media sosial," pungkasnya.
Sementara itu, Polresta Tangerang memastikan akan terus mengawal situasi di Rajeg agar tetap kondusif dan mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama merawat toleransi.
(Putra/Red)
0 Komentar